SURABAYA, KOMPAS.com - Setelah jadwal Ujian Nasional (UN) dimajukan, ujian sekolah diselenggarakan lebih awal. Akibatnya, sekolah semakin terbebani untuk segera menyelesaikan materi pelajaran dan melatih siswa dengan soal-soal untuk UN.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Suwanto, Selasa (12/1/2010) di Surabaya mengatakan, pedoman teknis UN tingkat SMP/MTs dan SMA/MA di Jawa Timur
sudah dibuat dan mulai disosialisasikan pekan ini. Untuk siswa SMA dan SMK, setelah UN utama yang dilanjutkan dengan ujian susulan, sekolah harus segera menyelenggarakan ujian sekolah.
"Ujian sekolah untuk SMA dan SMK dilangsungkan seminggu setelah UN. Jadi, urutannya UN utama, UN susulan, lalu ujian sekolah. Setelahnya, ada pengumuman hasil UN dan ujian ulangan untuk siswa yang tidak lulus," kata Suwanto.
Di Surabaya misalnya, ujian sekolah siswa SMA berlangsung 7-9 April atau sepekan setelah UN yang dimulai 22 Maret. Siswa SMK juga menjalani ujian sekolah pada 7-9 April. Ujian sekolah siswa SMP berlangsung 12-14 April.
Jadwal ujian sekolah yang berdekatan dengan UN semakin menyulitkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan paling kecil. Umumnya sekolah-sekolah memfokuskan diri untuk melatih siswa mengerjakan soal-soal mata pelajaran yang diuji dalam UN.
Di SMA Muhammadiyah Sidoarjo misalnya, dua bulan pertama semester genap digunakan untuk latihan soal mata pelajaran yang diuji dalam UN. Adapun materi pelajaran lain yang masih kurang dikejar setelah UN.
Menyulitkan sekolah
Secara terpisah, Kepala SMA Muhammadiyah Sidoarjo Hidayat Selasa (12/1/2010) mengatakan, berbagai perubahan kebijakan ini menyulitkan sekolah. Jadwal yang sudah dirancang jadi harus digeser. Setelah perguruan tinggi mengembalikan tanggung jawab mencetak soal kembali kepada BSNP dan dinas, timbul juga keraguan bila UN bisa diselenggarakan pada 22 Maret.
Materi semester genap, kata Hidayat, sesungguhnya sudah dicicil pada semester ganjil. Namun, masih tersisa sekitar dua bab terakhir dari mata pelajaran yang tidak termasuk UN.
Bila diperlukan, tambahnya, bisa ditambahkan jam belajar di luar jadwal yang ada. Selain itu, Hidayat tidak menampik kemungkinan pengurangan materi ujian sekolah, asalkan lulusan tetap memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan.
Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jatim Prof Syafiq Mughni mengatakan, ujian nasional memang tidak menggunakan prinsip pendidikan yang baik. Siswa dianggap memiliki bakat dan kemampuan yang sama, padahal ada saja siswa yang misalnya lemah di Matematika tetapi berpotensi di bidang lain. Dia mencontohkan dirinya, yang selalu mendapatkan nilai di bawah lima untuk matematika. Syafiq kini guru besar dan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
"Meskipun menyayangkan aturan mengenai UN dan dalam keterpaksaan, murid-murid sekolah-sekolah Muhammadiyah tetap ikut UN. Padahal, logika UN tidak kena. Pelaksanaannya kacau, tapi hasilnya dianggap serius," kata Syafiq.
Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menambahkan, kelemahan sistem UN adalah standar kelulusan yang diseragamkan. Semestinya, standar kelulusan di kota besar dan kota kecil tidak sama. Karena itu, diperlukan modifikasi yang lebih relevan pada UN.
Mengenai perguruan tinggi negeri yang mengembalikan kewenangan mencetak soal dan hanya mengirimkan satu pengawas untuk setiap sekolah, Din mengatakan semestinya perguruan tinggi tetap memiliki otonomi untuk menyeleksi calon mahasiswa sendiri. Standar seleksi perguruan tinggi juga semestinya tidak diseragamkan.
No comments:
Post a Comment